Menyeruaknya perseteruan antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Kepahiang akibat status lokasi rencana pembangunan masjid agung yang berada di atas tanah milik SPP – Kelobak saat ini menjadi agenda penting masing-masing pihak. Semua mengakui mempunyai dasar-dasar kuat. Seiring dengan itu, masalah ini kemudian melebar menjadi komditi politik yang memperjauh dari solusi. Bagi Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Thobari Mu’ad, adalah benar langkah-langkah yang telah diambil. Dimana pemda provinsi menempuh jalur hukum atau memperkarakan masalah tersebut. Dan ia mengaku setuju, karena hal ini akan memperjelas status tanah yang menjadi biang sengketa.
“Walau terlihat jalannya buruk namun ini mungkin menjadi jalur yang tepat. Dari pada seperti selama ini mengambang dan tidak jelas statusnya. Kita berharap ini menjadi solusi yang kedepannya menjadi baik,” ungkap Thobari kepada EXPO ketika diwawancara khusus di ruang kerjanya sebagai salah satu staf ahli Bupati Kepahiang belum lama ini.
Menurut dia, sikap yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang juga langkah yang sudah seharusnya dilakukan. Hal ini adalah bagian dari upaya memperjelas persoalan. Dari pada seperti selama ini mengambang dan senantiasa dibuai harapan yang tidak berujung.
Bagaimana tidak, katanya, kurun waktu yang mencapai tiga tahun adalah waktu yang sangat lama untuk bersabar. Roda pembangunan harus terus berputar. Lambat akan membuat daerah tertinggal dalam era globalisasi ini.
“Gaya lama yang bertele-tele, mengambang, tidak punya kepastian merupakan penghambat pembangunan. Dan sikap yang diambil dengan melakukan penggusuran paksa tersebut pada dasarnya merupakan langkah untuk mendobrak hal itu,” tegas Thobari lagi.
Kita bukan tidak beretika dan atau tidak menghargai koridor kepemerintahan, imbuhnya. Sebagai pihak mempunyai kepentingan, Thobari mengaku telah melakukan berbagai upaya secara persuasif dan etika yang baik selama ini. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil yang baik. Tidak ada titik-titik yang mengarah pada solusi.
“Jika seandainya ada kepastian, mungkin langkah penggusuran tidak akan pernah ada,” tegasnya.
Akan tetapi, setelah perjalanan waktu yang sangat lama kepastian itu tidak pernah ada. Tidak ada ketegasan dari pihak pemda provinsi Bengkulu yang saat ini di pimpin oleh Plt. Gubernur Junaidi Hamzah yang menggantikan posisi Gubernur Agusrin M. Najamuddin yang statusnya non aktif.
“Saya sudah tiga kali, kalau bupati sudah enam kali menghadap Plt Gubernur. Jawabannya nanti… nanti saja. Katanya mau tunggu persetujuan DPRD Provinsi dulu. Pemdaprov tidak bisa menolak usulan pembangunan ini, sebaiknya segera diberikan saja sebab ini kan untuk kepentingan umum. Zamannya Pak Agusrin surat disposisi hibahnya sudah ada kok, saya saksinya,” ujar Thobari.
Tidak hanya berbentuk disposisi hibah, zaman Agusrin, dukungan terhadap rencana pembangunan icon daerah berbentuk masjid agung berstandar internasional yang kemudian akan menjadi islamic centre itu, juga sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Bengkulu. Yakni Agusrin Najamuddin. Hal ini adalah sinyalemen nyata jika Pemdaprov sudah setuju untuk menghibahkan lahan.
“Namun entah kenapa ketika pucuk pimpinan orangnya berganti kebijakan pun berganti. Jika hal itu terjadi maka akan kacau lah negara ini,” ujar Thobari.
Dikatakan Thobari, rencana pembangunan masjid agung ini tidak mungkin diurungkan. Karena tahapannya telah berjalan cukup jauh dengan lokasi yang berada tepat didepan kantor Pemda Kepahiang. Selain pertimbangan estetika pembangunan yang terpadu, lokasi tersebut sudah mendapat sinyaleman positif dari pemdaprov itu sendiri sebelumnya.
“Apalagi dana yang mengali dari sumbangan donatur pun sudah cukup banyak,” ungkapnya
Bukan hanya itu, jika saat ini banyak terlihat pihak-pihak yang seolah mempunyai perhatian besar terhadap SPP – Kelobak yang terkesan terbangkalai. Pemda Kepahiang jauh-jauh hari sudah sangat ingin mencurahkan perhatiannya dalam bentuk nyata terhadap keberlangsungan SPP – Kelobak yang selama ini terkesan tidak terurus itu.
Hal itu terbukti melalui surat bernomor 81.1/307/Bag.I/2012 tertanggal 10 Juni 2012 untuk meminta pemindahan pengelolaan SPP-Kelobak diserahkan kepada Pemda Kepahiang dengan tujuan agar dapat dikembangkan lebih baik yang berbasis keunggulan lokal.
“Kami yakin, SPP-Kelobak akan dapat berkembang lebih cepat dan baik ketika dibawah pengelolaan Pemda Kepahiang. Karena sejalan dengan program skala prioritas daerah yang berbasis agrobase industri. Seperti program IKUTT (Ikan, Kebun, Tanaman Holtikultura, dan Ternak) dan SILUNA (Sengon, Imo, Luak, Naga),” tegas Thobari.
Dikatakan Thobari, pihaknya siap menjamin keberlangsuangan SPP – Kelobak akan lebih berkembang dengan baik jika pengelolaannya diserahkan pada Pemda Kepahiang. Apalagi, katanya, ketika masih dibawah kepemimpinan Bando Amin. Ia adalah sosok pemimpin inovator yang berpengalaman di dalam pengelolaan lembaga pendidikan sekelas Universitas Dehasen Bengkulu yang berkembang besar. Sekaligus tokoh yang berfokus mengangkat potensi pertanian dan perkebunan daerah melalui IKUTT – SILUNA.
Jika mau sama-sama jujur, lanjut Thobari, bukan untuk mencari alasan pembenaran, kondisi SPP – Kelobak selama ini terkesan ‘hidup segan mati tak mau’. Bahkan kurang mendapat dukungan moral dan finansial dari pemerintah. Baik dilihat dari segi fisik sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar maupun tenaga pendidiknya.
“Kami yang melihat langsung kondisi Sekolah dari gedung Pemda Kepahiang yang bekerja sehari-hari disana, sebenarnya cukup miris. Berbanding terbalik dengan kemajuan pemda kepahiang,” ungkap Thobari sembari menunjuk bangunan sekolah yang berada tepat dibelakang kantor Bupati Kepahiang milik SPP - Kelobak.
Dikatakan Thobari, hal ini bukan mengecilkan arti Pemerintah Provinsi. Namun pusat perhatian program pembangunan pemda selama ini dapat dikatakan kurang terhadap keberlangsungan pendidikan di SPP - Kelobak.
Disisi lain, Thobari secara tegas mengatakan cukup kesal dengan berbagai statemen beberapa pihak yang sejak penggusuran terjadi sering muncul dimedia massa. Seolah mempunyai perhatian sangat serius terhadap nasib SPP – Kelobak. Terkhusus berbagai komentar yang muncul dari politisi di lembaga legislatif Kepahiang Edwar Syamsi.
Sosok Edwar Syamsi, katanya, lebih terkesan memprovokasi bukan mencari solusi. Padahal pembangunan ini jelas untuk kepentingan umum dan khususnya masyarakat Kepahiang itu sendiri. Lagian sebagai Anggota Dewan, menurut Thobari, kesannya kurang cerdas dan bijak jika hanya berkoar-koar dimedia massa.
“Malah kesannya, seperti selebritis yang mencari sensasi melalui publikasi untuk meningkatkan pamor yang mungkin sudah meredup,” seloroh Thobari.
Dengan nada menyindir, Thobari mengingatkan, mungkin Edwar lupa atau mungkin dalam memberi komentar hanya sekedar bicara. Bagai mana tidak, katanya, ia masih sangat ingat dan jelas, pada koran harian Bengkulu Ekspress edisi Senin, 6 Agustus 2012, Edwar Syamsi juga yang berkoar-koar mempertanyakan soal belum terlaksananya pembangunan masjid agung tersebut. Dimana kesannya, mempertanyakan kemana dana pembangunan Rp. 5 milyar sumbangan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta mendesak Panitia pembangunan masjid untuk segera bergerak.
“Jujur statemen ini merupakan bagian dari dasar pihak Panitia dalam mengambil sikap untuk segera memulai melaksanakan pembangunan masjid,” ungkap Thobari.
Dan mungkin Edwar Syamsi juga tidak sadar, sebagai anggota DPRD bahwa apa yang diucapkannya, apalagi melalui media massa akan berkembang dan membentuk opini ditengah masyarakat. Dan mungkin, karena itu pula yang kemudian menjadi dasar sehingga berbagai lapisan mempertanyakan dan mendesak panitia pembangunan masjid Al-Amin untuk segera direalisasi.
“Jika saya bicara seperti ini, bukan berarti saya ingin melimpahkan masalah pada orang lain. Dan saya berbicara seperti ini mempunyai dasar yang kuat, beserta fakta-fakta dan bukti. Termasuk desakan masyarakat dari berbagai element, baik secara tertulis maupun lisan agar segera melaksanakan pembangunan masjid tersebut,” papar Thobari.
Disisi lain, Thobari mengaku mempunyai pemikiran, pemicu timbulnya polemik yang berkepanjangan tersebut akibat terprovokasi oleh statemen atau komentar yang asal bunyi tanpa mempertimbangkan efeknya. Untuk itu, imbuh Thobari, selain harus mempunyai dasar yang kuat, dalam berstatemen di media massa harus juga dipertimbangkan azas manfaatnya.
Jika ingin berbuat, sebaiknya lakukan langkah-langkah profesional. Apalagi sebagai orang politik yang duduk dikursi DPRD. Dia, tegas Thobari, mungkin dapat memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencari solusi dan atau ikut memperjuangkan status hibah yang pernah dijanjikan melalui nota kesepakatan dan disposisi Gubernur dari Pemda Provinsi.
“Ini malah cuap-cuap dimedia massa. Ketika masalahnya dikembalikan padanya, seperti solusi lokasi pembangunan, malah berkilah itu bukan urusan dan tanggungjawabnya. Urusannya mengontrol eksekutif dan buggeting anggran,” papar Thobari dengan nada sedikit sewot.
Padahal, jika mau, tidak harus tergabung dengan panitia, jika mempunyai kepedulian untuk kepentingan umum, bisa menjadi donatur atau lainnya.
“Semua berpulang kehati nurani masing-masing. Kepedulian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa menyumbangkan tenaga, pemikiran, atau dana. Jika tidak, minimal berdo’a atau dukungan moral,” tambah Thobari.
Pada bagian akhir wawancara, Thobari mengungkapkan, sengketa antara Pemdaprov dengan Kepahiang jangan selalu dilihat dari sisi negatifnya. Diharapkan ini mejadi langkah yang akan mebuahkah hasil positif berbagai pihak. Terkhusus bagi SPP – Kelobak yang menjadi objek persengketaan. Kedepan akan mendapat perhatian lebih untuk pengembangannya.
Sengketa status tanah tersebut, pada dasarnya bukan untuk memperebutkan kepemilikan lokasi secara pribadi. Karena hasil akhirnya tetap bukan milik siapa-siapa. Bukan untuk Junaidi Hamsah yang saat ini kebetulan menjabat sebagai Plt. Gubernur, Bando Amin yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kepahiang, Ketua Panitia Pembanguna Masjid, Kepala SPP – Kelobak, atau sang ‘vokalis’ Edwar Syamsi. Tanah tersebut tetap akan menjadi milik umum atau dikuasai negara.
Harus diakui, kata Thobari, SPP – Kelobak telah menciptakan banyak generasi yang bermanfaat bagi bangsa. Ahli-ahli yang telah duduk diberbagai lembaga instansi pemerintah dan swasta. Dan ia berharap hal itu terus terjadi kedepan. Kasus ini, ujarnya, mungkin akan membuat SPP – Kelobak menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya pemprov atau pemda Kepahiang saja. Melainkan oleh alumni-alumninya yang telah berhasil sukses, atau mungkin politisi yang mempunyai kepedulian.
“Saya kira untuk mencetak generasi berkualitas tidak tergantung tempat. Lahan sebagai pengganti sudah disiapkan oleh Kepahiang berdasarkan nota kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Bukankah sebelumnya, tanah yang didukuki SPP – Kelobak tersebut sejarahnya pun dari hasil tukar guling. Apalagi jika nanti, permintaan pengelolaannya dikabul dan diserahkan kepada Pemda Kepahiang. Semua akan berjalan dinamis dan harmonis,” ujar Thobari.
Dalam kesempatan tersebut, Thobari mengatakan bahwa ia berharap, setiap pihak baik segenap jajaran pemdaprov, aparat hukum, pengamat, dan lainnya, dapat melihat serta bersikap lebih bijaksana. Melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.
“Jangan sampai terprovokasi oleh statemen-statemen di media massa yang cenderung mempunyai muatan politis tanpa dasar yang jelas,” pungkas Thobari. (RED)
berita terkait:
Ada apa dengan Pak Ustad Junaidi?
Komentar
Posting Komentar