Tulisan ini saya baca dan dapatkan dari situs http://politik.kompasiana.com, ditulis oleh Anjo Hadi.
Pak Mun hanya menganga lebar ketika mendengar penjelasan dari salah seorang staff-nya. Staff tersebut terlihat pucat pasi sewaktu menjelaskan. Ia menceritakan bahwa pagi ini kantor Lurah mereka kedatangan “tamu istimewa.”
“Iya Pak Lurah betul…tadi pagi pak Gubernur datang. Katanya sidak rutin,” ujar Faisal.
Pak Mun angkat bicara. “Lho…yang bener, kok enggak ngomong-ngomong. Mosok seenaknya aja ga bikin appointment? Terus tadi gimana?”
“Tadi beliau mesem banget…dia marah katanya ini loket tulisan buka kok gak ada yang jaga…terus…terus…dia nanya-nanya berkas IMB…lah saya bingung jawabnya gimana,” tutur Faisal.
Pak Mun lalu nyelongsor lemas ke kursi kerjanya. Ini sama sekali diluar perkiraannya. “Kenapa sih Gubernur baru itu kepo main dateng sembarangan ke kantornya. Kan gw udah ada appointmen ke acara PKK. Ehm…istri ane sih maksudnya…yah tapi yang penting gue uda cap jari dulu…yang penting ada bukti absen donk.”
Pak Mun tidak sendirian. Sudah ada beberapa kantor camat dan lurah yang disidak mendadak. Kebanyakan bernasib sama ketika didatangi kantornya. Ada yang bahkan pintu-pintunya masih terkunci sama sekali. Ada yang pegawainya hilang entah kemana. Ya…ini suatu rutinitas normal sebenarnya ketika Gubernur sebelumnya berkuasa.
Di masa lalu,hidup sebagai Camat dan Lurah aman sentosa. Mencari obyekan diluar dan bolos kantor itu hal yang biasa. Kalau cuma dengan gaji sekian…mana bisa kaya? Gubernur saat itu aja pengertian kok. Kira-kira itu yang ada di pikiran Pak Mun.
Enaknya kepemimpinan birokrat masa lalu adalah sistem autopilotnya. Urusan Gubernur yah Gubernur. Urusan Walikota yah Walikota. Urusan Lurah yah Lurah. Masing masing saling memahami dan saling mengerti dengan tidak lebay menyebrangi wewenang masing-masing dan mencari kesalahan orang lain. Kesalahan bukanlah kesalahan bila tidak disebut salah bukan?
Toh Masyarakat sudah biasa dengan pelayanan yang ada selama ini. Rakyat sudah pasrah dan tidak bisa ngapa-ngapain juga kok kalau kita persulit. Dengan lamanya proses pembuatan KTP, masyarakat dapat berkesempatan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri dengan cara memberi ekstra. Ini bukan korupsi loh. Ini Cuma masalah supply demand. Masyarakat ingin instan dan kami sebagai pelayan masyarakat memberi kesempatan. Duh…Pak Mun pun tenggelam dalam rindu membayangkan sistem birokrasi Gubernur masa lalu.
Namun semenjak Gubernur baru ini berkuasa. Kinerja birokrasi Pemda DKI dipenuhi dengan terror. Yang biasanya nakal sekarang bingung karena pemimpinnya bersih tidak bisa diajak kompromi. Tidak ada lagi comfort zone untuk para birokrat. Apalagi sekarang dengan adanya Wagub baru yang selalu jaga kandang di Balaikota. Dari intel yang ia dapat dari koleganya di Balaikota, Pak Mun mendengar bahwa sudah ada beberapa rekannya yang nakal di Balaikota sedang dipantau berat dan terancam dipecat.
Pak Mun masih bingung mendalami pola pikir DKI 1 dan DKI 2 yang baru ini. Apa untungnya sih jadi orang lurus? Yang ada malah bikin banyak musuh. Sudahlah yang penting ibadah dan mengenyam pendidikan agama itu lebih dari cukup. Beberapa tahun lalu ketika Pak Mun masih jadi wakil camat, Seniornya yang merupakan camat pernah memberi wejangan berupa quote Inggris: You can’t survive in politic by being both religious and incorruptible. If you need to choose…better choose being religious. Hingga hari ini Pak Mun masih tidak habis pikir bagaimana Gubernur dan Wagub yang baru ini menang tanpa menggunakan filosofi diatas.
Teringat pula akan ceramah mubaligh yang beberapa bulan lalu sempat dicekal isu SARA saat Pilkada berlangsung. Pak Mun ada disana ketika ceramah itu disampaikan. “Ingat…bila Jakarta dipimpin orang kafir maka azab akan menimpa kota ini,” tutur Mubaligh tersebut.
Sekarang Pak Mun mengerti. Azab itu kini telah nyata. Inilah akibat kemenangan Gubernur pecinta musik setan metal dan Wakilnya yang Cina Kafir. Siapapun yang tidak mampu mengikuti pola kerja Gubernur yang lurus jalannya ini akan diazab posisinya. Semua birokrat korup dan malas akan hidup dalam teror bahwa pria ceking ndeso tersebut dapat sewaktu-waktu muncul di depan pintu kantornya seperti hantu. Dan terror itu bernama Joko Widodo…
Berikut ini adalah link Youtube Jokowi sewaktu sidak = http://www.youtube.com/watch?v=gGG9Kx8e4hA
Sukro takjub melihat apa yang ada di depan matanya. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu puluhan tahun, ia melihat badan jalanan Kebon Jati, Tanah Abang bebas hambatan dilalui kendaraan. Kemacetan sudah tidak terlihat lagi.
Namun tidak seperti kebanyakan warga DKI yang senang dengan perkembangan positif semacam ini, Sukro terlihat geram. Ia panggil “tangan kanan”-nya Ahmad.
“Ahmad…ini apa-apaan!!??? Dimana para PKL yang biasa kasi setoran ke kita? Preman mana yang berani mengusir sumber rejeki kita!!!??”
Muka Ahmad terlihat pucat pasi. Dengan terbata-bata ia menjawab.
“Anu ketua…ini bukan kerjaan sembarang preman,” tutur Ahmad.
Sukro terdiam. Tiba-tiba ia tersenyum. Ia berjalan mengitari Ahmad. Tepat dibelakang ajudannya, dalam sepersekian detik, sebuah pisau lipat sudah terhunus di depan leher Ahmad.
“Loe tahu…20 tahun lamanya gue menguasai tempat ini. Loe tau siapa yang persatukan 5 mafia besar di tempat ini? Gue!!! Jangankan preman, gubernur dulu-dulu sampai yang kumisan kemarin aja enggak ada yang bisa nyentuh gue! Muka pucet lu itu tanda pelecehan seolah ada yang lebih jagoan dari gue,” ujar Sukro dengan berapi-api.
Usai ekspresikan amarah, Sukro mencabut kembali pisau lipatnya. Ia putar tubuh Ahmad sehingga tatapan mata ajudannya bertemu dengan tatapan mata Sukro. Ahmad tahu ketuanya butuh jawaban atas horror yang menghiasi wajahnya.
“Sejak dini hari tadi…tiba-tiba segerombol satpol PP dan Polantas menguasai jalanan dan mengatur arus lalu lintas. Pedagang yang datang disuruh membuka lapaknya di Blok G Pasar. Saya dengar…..” Ahmah meneruskan dengan berbisik.
“Ini inisiatif si “Preman Balaikota.”
Mendengar kode nama “Preman Balaikota”, gantian Sukro yang memutih mukanya. Kode nama itu sudah dikenal oleh PKL liar dan anggota geng dibawahnya selama beberapa minggu terakhir. Entah siapa yang pertama kali menyebut dan mempopulerkan nickname tersebut. “Sang Preman” juga mendapat julukan sebagai “Firaun”: Tokoh penguasa lalim dan penindas yang terdapat di kitab suci.
Sesuai dengan julukan “Preman Balaikota”, Pria yang menjabat sebagai Wagub DKI ini tidak kenal rasa takut. Sukro sempat menonton sepatah interview seorang reporter bersama si Wagub. Ketika sang reporter dengan kritis bertanya apakah penggusuran PKL tidak bertentangan dengan HAM, dengan pongah Wagub itu menjawab.
“HAM itu apa? Hamburger?,” candanya.
Sukro termenung. Sejak dulu kala sebagai preman….EH SALAH maksudnya sebagai “pengelola keamanan” hidupnya selalu aman sentosa. Yah…sebagai pengelola keamanan…ya wajar donk, meminta upeti dari PKL-PKL yang kebanyakan beridentitas gelap. Kami menyediakan lapangan kerja bagi yang membutuhkan lho!
Eh siapa bilang kami preman? Kami juga “bekerjasama” dengan pemerintah juga kok selama ini. Kalau PKL bayar upeti pada kami, mereka juga bayar “iuran pemutihan” ke pemerintah melalui kami. Setahun bisa Rp 2,000,000 per kepala. Preman bukanlah preman selama “financially tetap berkontribusi” pada pemerintah bukan?
Ah menyesal Sukro memilih pasangan nomor 3 tahun lalu. Seandainya ia masih memilih si kumis…baik dirinya dan aparat pemerintah sekarang dapat hidup makmur sembari bergandengan tangan dan tidak kepo mengurusi masalah orang lain. So what soal kemacetan gitu lho? Yang penting gue bisa makan.
Toh Jakarta memang sudah semrawut seperti ini. Free Country. Semua orang siapapun bisa bebas datang membuka usaha dimana saja. Gubernur-gubernur sebelumnya tahu diri. Daripada mencoba mengubah sistem…lalu dibenci sana sini, ya mending jalani saja seolah tanpa masalah. Buat apa cari musuh? Memusuhi orang kan dilarang agama. (Yah…kecuali menyiram sosiolog liberal dengan air teh…itu kan mempertahankan aqidah, negara bebas toh? Eh mempertahankan aqidah kok memanfaatkan demokrasi kaum thogut? Sukro bingung sendiri).
Ketika aparat masa lalu memutuskan untuk “cuci tangan”, maka pemprov DKI sekarang memutuskan untuk “mencuci kamar mandi dan WC.” Kebijakan lama yang berfokus pada “hak asasi” pedagang ilegal yang memakan jatah jalan mobil dan angkutan umum sehingga menjadi biang macet kini hilang. Ehmm…lebih tepatnya “hak asasi” Sukro and the gang yang hilang…karena PKL dialokasikan ke dalam pasar. Bila “service keamanan” Sukro tidak dibutuhkan lagi…itu artinya Sukro sudah tak lebih dari preman-preman jalanan lainnya. Duh kejamnya “Preman Balikota” yang anti-HAM tersebut.
Sukro teringat, dua minggu lalu dirinya diajak berunding 4 mata dengan sang Gubernur. Undangan ini memang cukup mengagetkan. Seumur-umur tidak ada satupun aparat offisial pemerintah yang mau (atau tidak berani?) untuk berdiskusi dengan orang seperti dirinya yang memiliki reputasi “cukup legendaris” di jalanan Tanah Abang.
Tentu Sukro menolak wacana sang Gubernur mengenai alokasi PKL. Dengan sering menonton televisi, Sukro mengira Gubernur yang biasanya sabar dan alon-alon Jowo itu adalah tipe orang yang mudah diintimidasi. Dengan aksen keras khas Betawi, Sukro menjawab sombong.
“Kalau aye tidak mau PKL pindah…bapak mau apa? Kalau macam-macam…aye tahu banyak LSM berbasis HAM yang tidak suka bapak dan bisa aye gunakan untuk membuat berita jelek dan menjatuhkan bapak di Pilgub atau Pilpres,” ancam Sukro.
Yang diancam mukanya datar-datar saja. Lalu ia berbisik singkat di telinga Sukro. Sebuah kata-kata yang kelak membuat Sukro gundah gulana dan sulit tidur sejak pertemuan itu.
“Ente pernah dicium tendangan tanpa bayangan wakil gue? Trimakasih sudah mencoblos saya dan saran perhatiannya atas masa depan saya…tapi lebih baik ente khawatir dengan diri ente sendiri. Kenapa? Karena tidak ada kata HAM di kamus wakil gue bila berurusan sama orang kayak ente. Tunggu aja tanggal mainnya.”
Sekarang Sukro mengerti mengapa dahulu ormas-ormas berbasis SARA mati-matian menentang terpilihnya Wagub ini. Paranoia mereka terbukti. Era perlindungan HAM di masa lalu telah berganti menjadi era premanisme ketika seorang Wagub Cina, kafir dan sekuler yang lurus memimpin Jakarta dan menghajar semua isu-isu yang diabaikan pemerintah sebelumnya.
Semua oknum yang berlindung dibawah nama HAM demi melindungi egoisme dan individualisme akan habis dilumat oleh tendangan tanpa bayangan sang pendekar…eh sang preman maksudnya. Entah itu penjual DVD/VCD bajakan yang merugikan hak karya seniman, PKL liar yang menguasai badan jalan, atau juga warga keras kepala yang tidak mau pindah dari tanah pemerintah/tepi sungai/waduk. Kalau secara hukum, mereka seharusnya diusir dari Jakarta, namun Pemprov DKI sudah cukup berbaik hati menyediakan rusun untuk orang-orang tidak layak tersebut. Kalau dipikir-pikir ini anugrah namanya.
Sayang…puluhan tahun terbiasa berlindung dibalik jubah kelemahan dan kemiskinan sungguh membutakan. Mereka merasa pantas mengklaim hak asasi dan merasa berhak mengorbankan kepentingan umum. HAM dan hukum yang selama ini dibolak-balik bagaikan hamburger terpaksa harus diluruskan kembali dengan politik “premanisme” ala sang Wagub.
Dan nama preman tersebut adalah: Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
Tolong lihat juga ketika Sang Kapir itu berbicara dalam rapat;
"Politikus itu banyak. Tapi Negarawan itu sedikit." Australian correspondent, lives in Sydney and works as a journalist for OZindo Magazine (Indonesian-speaking magazine in Australia).Kreatif dan cerdas, itu hal pertama pendapat saya. Dia bercerita dengan ringan tentang banyak hal yang bergejolak dalam program kerja duet Jokowi - Ahok dalam memimpin Jakarta. Saya yakin banyak yang tersinggung, bahkan mungkin beberapa oknum bersorban putih yang senantiasa berteriak "Allahu akbar" sebelum bertindak.
Ketika Jokowi Menebar Terror
(Bagian I)
Pak Mun hanya menganga lebar ketika mendengar penjelasan dari salah seorang staff-nya. Staff tersebut terlihat pucat pasi sewaktu menjelaskan. Ia menceritakan bahwa pagi ini kantor Lurah mereka kedatangan “tamu istimewa.” “Iya Pak Lurah betul…tadi pagi pak Gubernur datang. Katanya sidak rutin,” ujar Faisal.
Pak Mun angkat bicara. “Lho…yang bener, kok enggak ngomong-ngomong. Mosok seenaknya aja ga bikin appointment? Terus tadi gimana?”
“Tadi beliau mesem banget…dia marah katanya ini loket tulisan buka kok gak ada yang jaga…terus…terus…dia nanya-nanya berkas IMB…lah saya bingung jawabnya gimana,” tutur Faisal.
Pak Mun lalu nyelongsor lemas ke kursi kerjanya. Ini sama sekali diluar perkiraannya. “Kenapa sih Gubernur baru itu kepo main dateng sembarangan ke kantornya. Kan gw udah ada appointmen ke acara PKK. Ehm…istri ane sih maksudnya…yah tapi yang penting gue uda cap jari dulu…yang penting ada bukti absen donk.”
Pak Mun tidak sendirian. Sudah ada beberapa kantor camat dan lurah yang disidak mendadak. Kebanyakan bernasib sama ketika didatangi kantornya. Ada yang bahkan pintu-pintunya masih terkunci sama sekali. Ada yang pegawainya hilang entah kemana. Ya…ini suatu rutinitas normal sebenarnya ketika Gubernur sebelumnya berkuasa.
 |
| "Kenapa gue ga nyoblos yang ini yah? Liat aja mukanya baik gini." Penyesalan sudah terlambat bagi Sukro. (Courtesy of Legend of Koizumi Manga) |
Enaknya kepemimpinan birokrat masa lalu adalah sistem autopilotnya. Urusan Gubernur yah Gubernur. Urusan Walikota yah Walikota. Urusan Lurah yah Lurah. Masing masing saling memahami dan saling mengerti dengan tidak lebay menyebrangi wewenang masing-masing dan mencari kesalahan orang lain. Kesalahan bukanlah kesalahan bila tidak disebut salah bukan?
MEMANG KENAPA KALO LOKET BELOM ADA ORANG!!!?
Namun semenjak Gubernur baru ini berkuasa. Kinerja birokrasi Pemda DKI dipenuhi dengan terror. Yang biasanya nakal sekarang bingung karena pemimpinnya bersih tidak bisa diajak kompromi. Tidak ada lagi comfort zone untuk para birokrat. Apalagi sekarang dengan adanya Wagub baru yang selalu jaga kandang di Balaikota. Dari intel yang ia dapat dari koleganya di Balaikota, Pak Mun mendengar bahwa sudah ada beberapa rekannya yang nakal di Balaikota sedang dipantau berat dan terancam dipecat.
Pak Mun masih bingung mendalami pola pikir DKI 1 dan DKI 2 yang baru ini. Apa untungnya sih jadi orang lurus? Yang ada malah bikin banyak musuh. Sudahlah yang penting ibadah dan mengenyam pendidikan agama itu lebih dari cukup. Beberapa tahun lalu ketika Pak Mun masih jadi wakil camat, Seniornya yang merupakan camat pernah memberi wejangan berupa quote Inggris: You can’t survive in politic by being both religious and incorruptible. If you need to choose…better choose being religious. Hingga hari ini Pak Mun masih tidak habis pikir bagaimana Gubernur dan Wagub yang baru ini menang tanpa menggunakan filosofi diatas.
Sekarang Pak Mun mengerti. Azab itu kini telah nyata. Inilah akibat kemenangan Gubernur pecinta musik setan metal dan Wakilnya yang Cina Kafir. Siapapun yang tidak mampu mengikuti pola kerja Gubernur yang lurus jalannya ini akan diazab posisinya. Semua birokrat korup dan malas akan hidup dalam teror bahwa pria ceking ndeso tersebut dapat sewaktu-waktu muncul di depan pintu kantornya seperti hantu. Dan terror itu bernama Joko Widodo…
Berikut ini adalah link Youtube Jokowi sewaktu sidak = http://www.youtube.com/watch?v=gGG9Kx8e4hA
Preman Balaikota itu Namanya : Basuki ” Ahok ”
(Bagian II) |
| "Haiya….you belon pelnah dicium pukulan tanpa bayangan Wakil gue?" (Courtesy of film Ip Man) |
Sukro takjub melihat apa yang ada di depan matanya. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu puluhan tahun, ia melihat badan jalanan Kebon Jati, Tanah Abang bebas hambatan dilalui kendaraan. Kemacetan sudah tidak terlihat lagi.
Namun tidak seperti kebanyakan warga DKI yang senang dengan perkembangan positif semacam ini, Sukro terlihat geram. Ia panggil “tangan kanan”-nya Ahmad.
“Ahmad…ini apa-apaan!!??? Dimana para PKL yang biasa kasi setoran ke kita? Preman mana yang berani mengusir sumber rejeki kita!!!??”
Muka Ahmad terlihat pucat pasi. Dengan terbata-bata ia menjawab.
“Anu ketua…ini bukan kerjaan sembarang preman,” tutur Ahmad.
Sukro terdiam. Tiba-tiba ia tersenyum. Ia berjalan mengitari Ahmad. Tepat dibelakang ajudannya, dalam sepersekian detik, sebuah pisau lipat sudah terhunus di depan leher Ahmad.
“Loe tahu…20 tahun lamanya gue menguasai tempat ini. Loe tau siapa yang persatukan 5 mafia besar di tempat ini? Gue!!! Jangankan preman, gubernur dulu-dulu sampai yang kumisan kemarin aja enggak ada yang bisa nyentuh gue! Muka pucet lu itu tanda pelecehan seolah ada yang lebih jagoan dari gue,” ujar Sukro dengan berapi-api.
Usai ekspresikan amarah, Sukro mencabut kembali pisau lipatnya. Ia putar tubuh Ahmad sehingga tatapan mata ajudannya bertemu dengan tatapan mata Sukro. Ahmad tahu ketuanya butuh jawaban atas horror yang menghiasi wajahnya.
“Sejak dini hari tadi…tiba-tiba segerombol satpol PP dan Polantas menguasai jalanan dan mengatur arus lalu lintas. Pedagang yang datang disuruh membuka lapaknya di Blok G Pasar. Saya dengar…..” Ahmah meneruskan dengan berbisik.
“Ini inisiatif si “Preman Balaikota.”
Mendengar kode nama “Preman Balaikota”, gantian Sukro yang memutih mukanya. Kode nama itu sudah dikenal oleh PKL liar dan anggota geng dibawahnya selama beberapa minggu terakhir. Entah siapa yang pertama kali menyebut dan mempopulerkan nickname tersebut. “Sang Preman” juga mendapat julukan sebagai “Firaun”: Tokoh penguasa lalim dan penindas yang terdapat di kitab suci.
Sesuai dengan julukan “Preman Balaikota”, Pria yang menjabat sebagai Wagub DKI ini tidak kenal rasa takut. Sukro sempat menonton sepatah interview seorang reporter bersama si Wagub. Ketika sang reporter dengan kritis bertanya apakah penggusuran PKL tidak bertentangan dengan HAM, dengan pongah Wagub itu menjawab.
“HAM itu apa? Hamburger?,” candanya.
Sukro termenung. Sejak dulu kala sebagai preman….EH SALAH maksudnya sebagai “pengelola keamanan” hidupnya selalu aman sentosa. Yah…sebagai pengelola keamanan…ya wajar donk, meminta upeti dari PKL-PKL yang kebanyakan beridentitas gelap. Kami menyediakan lapangan kerja bagi yang membutuhkan lho!
Eh siapa bilang kami preman? Kami juga “bekerjasama” dengan pemerintah juga kok selama ini. Kalau PKL bayar upeti pada kami, mereka juga bayar “iuran pemutihan” ke pemerintah melalui kami. Setahun bisa Rp 2,000,000 per kepala. Preman bukanlah preman selama “financially tetap berkontribusi” pada pemerintah bukan?
Ah menyesal Sukro memilih pasangan nomor 3 tahun lalu. Seandainya ia masih memilih si kumis…baik dirinya dan aparat pemerintah sekarang dapat hidup makmur sembari bergandengan tangan dan tidak kepo mengurusi masalah orang lain. So what soal kemacetan gitu lho? Yang penting gue bisa makan.
Toh Jakarta memang sudah semrawut seperti ini. Free Country. Semua orang siapapun bisa bebas datang membuka usaha dimana saja. Gubernur-gubernur sebelumnya tahu diri. Daripada mencoba mengubah sistem…lalu dibenci sana sini, ya mending jalani saja seolah tanpa masalah. Buat apa cari musuh? Memusuhi orang kan dilarang agama. (Yah…kecuali menyiram sosiolog liberal dengan air teh…itu kan mempertahankan aqidah, negara bebas toh? Eh mempertahankan aqidah kok memanfaatkan demokrasi kaum thogut? Sukro bingung sendiri).
Ketika aparat masa lalu memutuskan untuk “cuci tangan”, maka pemprov DKI sekarang memutuskan untuk “mencuci kamar mandi dan WC.” Kebijakan lama yang berfokus pada “hak asasi” pedagang ilegal yang memakan jatah jalan mobil dan angkutan umum sehingga menjadi biang macet kini hilang. Ehmm…lebih tepatnya “hak asasi” Sukro and the gang yang hilang…karena PKL dialokasikan ke dalam pasar. Bila “service keamanan” Sukro tidak dibutuhkan lagi…itu artinya Sukro sudah tak lebih dari preman-preman jalanan lainnya. Duh kejamnya “Preman Balikota” yang anti-HAM tersebut.
Sukro teringat, dua minggu lalu dirinya diajak berunding 4 mata dengan sang Gubernur. Undangan ini memang cukup mengagetkan. Seumur-umur tidak ada satupun aparat offisial pemerintah yang mau (atau tidak berani?) untuk berdiskusi dengan orang seperti dirinya yang memiliki reputasi “cukup legendaris” di jalanan Tanah Abang.
Tentu Sukro menolak wacana sang Gubernur mengenai alokasi PKL. Dengan sering menonton televisi, Sukro mengira Gubernur yang biasanya sabar dan alon-alon Jowo itu adalah tipe orang yang mudah diintimidasi. Dengan aksen keras khas Betawi, Sukro menjawab sombong.
“Kalau aye tidak mau PKL pindah…bapak mau apa? Kalau macam-macam…aye tahu banyak LSM berbasis HAM yang tidak suka bapak dan bisa aye gunakan untuk membuat berita jelek dan menjatuhkan bapak di Pilgub atau Pilpres,” ancam Sukro.
Yang diancam mukanya datar-datar saja. Lalu ia berbisik singkat di telinga Sukro. Sebuah kata-kata yang kelak membuat Sukro gundah gulana dan sulit tidur sejak pertemuan itu.
“Ente pernah dicium tendangan tanpa bayangan wakil gue? Trimakasih sudah mencoblos saya dan saran perhatiannya atas masa depan saya…tapi lebih baik ente khawatir dengan diri ente sendiri. Kenapa? Karena tidak ada kata HAM di kamus wakil gue bila berurusan sama orang kayak ente. Tunggu aja tanggal mainnya.”
Sekarang Sukro mengerti mengapa dahulu ormas-ormas berbasis SARA mati-matian menentang terpilihnya Wagub ini. Paranoia mereka terbukti. Era perlindungan HAM di masa lalu telah berganti menjadi era premanisme ketika seorang Wagub Cina, kafir dan sekuler yang lurus memimpin Jakarta dan menghajar semua isu-isu yang diabaikan pemerintah sebelumnya.
Semua oknum yang berlindung dibawah nama HAM demi melindungi egoisme dan individualisme akan habis dilumat oleh tendangan tanpa bayangan sang pendekar…eh sang preman maksudnya. Entah itu penjual DVD/VCD bajakan yang merugikan hak karya seniman, PKL liar yang menguasai badan jalan, atau juga warga keras kepala yang tidak mau pindah dari tanah pemerintah/tepi sungai/waduk. Kalau secara hukum, mereka seharusnya diusir dari Jakarta, namun Pemprov DKI sudah cukup berbaik hati menyediakan rusun untuk orang-orang tidak layak tersebut. Kalau dipikir-pikir ini anugrah namanya.
Sayang…puluhan tahun terbiasa berlindung dibalik jubah kelemahan dan kemiskinan sungguh membutakan. Mereka merasa pantas mengklaim hak asasi dan merasa berhak mengorbankan kepentingan umum. HAM dan hukum yang selama ini dibolak-balik bagaikan hamburger terpaksa harus diluruskan kembali dengan politik “premanisme” ala sang Wagub.
Dan nama preman tersebut adalah: Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
Tolong lihat juga ketika Sang Kapir itu berbicara dalam rapat;
Komentar
Posting Komentar